Kota Cilegon Berubah Menjadi Kota Korea
Kota Cilegon saat ini sedang
menghadapi perubahan besar dengan masuknya Industri Korea yang akan
menggunakan tenaga kerja dari Negara Asal.
Kota Cilegon adalah sebuah kota
di Provinsi Banten, Indonesia. Cilegon berada di ujung barat laut pulau
Jawa, di tepi Selat Sunda. Kota Cilegon dikenal sebagai kota industri.
Sebutan lain bagi Kota Cilegon adalah Kota Baja mengingat kota ini
merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara karena sekitar 6 juta
ton baja dihasilkan tiap tahunnya di Kawasan Industri Krakatau Steel,
Cilegon.[rujukan?] Di Kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital
negara antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading Habeam Centre,
Kawasan Industri Krakatau Steel,PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya
Listrik, Krakatau Tirta Industri Water Treatment Plant, (Rencana Lot)
Pembangunan Jembatan Selat Sunda dan (Rencana Lot) Kawasan Industri
Berikat Selat Sunda..
Asal Muasal
Begitu banyak perusahaan asing di Kota Cilegon ini yang salah satunya adalah Perusahaan-Perusahaan dari Korea.
1. DUKUNG PROYEK KS, 40 PERUSAHAAN KOREA SIAP INVESTASI DI CILEGON
Whery Enggo Prayogi - detikfinance
Rabu, 24/08/2011 09:24 WIB
Jakarta - Sebanyak 40
Perusahaan Korea siap berinvestasi di Indonesia, dan menjadi industri
pendukung proyek bersama PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dengan Pohang Iron
and Steel Corporation (Posco) dalam pembangunan pabrik baja terpadu
berkapasitas 6 juta ton.
Menurut Vice President
Corporate Communication KRAS, Wawan Hernawan, masing-masing perusahaan
Korea ini akan berinvestasi minimal Rp 100 miliar hingga Rp 200 miliar.
Menempati area sekitar Cilegon Banten, 40 perusahaan tersebut masuk pada
sektor-sektor yang dibutuhkan KS-Posco di masa mendatang.
"Ini memang komitmen setelah
Posco masuk, akan ada 40 perusahaan Korea akan bangun pabrik. Bentuknya
sampai saat ini PMA (Penanaman Modal Asing) dengan nilai Rp 100 miliar,
Rp 150 miliar dan Rp 200 miliar, macem-macem," tutur Wawan di Jakarta,
Selasa (24/8/2011).
Pada tahap awal, industri
semen, power plant dan kimia akan masuk. Kemudian berlanjut pada
industri alumunium, suku cadang, refractory (bata tahan api), dan
Oksigen.
"Namun belum ada tindak lanjut,
Mou atau apapun. Ini kan sebelumnya keinginan dari KS dan Posco, untuk
adanya sinergi. Dan tanggapannya sangat baik," ucapnya.
KS-Posco memang telah
berkomitmen membangun pabrik baja bersama di Cilegon. Dengan target
produksi 6 juta ton per tahun, proyek besar ini akan menghabiskan dana
investasi US$ 6 miliar.
Pada tahap awal, pabrik baru
akan berkapasitas 3 juta ton yang akan selesai di 2013. Produk-produk
yang dihasilkan HRC (hot rolled coil), slab, dan plate.
Untuk tahap kedua akan
dilakukan konstruksi di 2011 dengan kapasitas 3 juta ton. Sehingga total
pembangunan dari tahap pertama dan kedua dilakukan selama 5 tahun. Dari
jumlah produksi di tahap kedua, sebanyak 30% akan diekspor ke Vietnam
untuk memenuhi pabrik baja Posco yang memproduksi baja hilir.
2. KOREA SELATAN BANGUN FASILITAS TERMINAL CNG DI BANTEN SENILAI US$ 2 MILLIAR
JAKARTA. Tiga perusahaan asal
Korea Selatan akan membentuk konsorsium guna membangun fasilitas
terminal Compressed Natural Gas (CNG) di Bojanegara, Banten.
Ketiga perusahaan tersebut
adalah Korea Electric Power Corporation (Kepco), Korea Gas Corporation
(Kogas) dan Korea National Oil Company (KNOC). Total investasi untuk
pembangunan fasilitas terminal CNG mencapai US$ 2 miliar.
"Konsep investasinya Kepco akan
menggandeng Kogas dan KNOC. Kepco yang akan menjadi pemimpin," ujar
General Manager Kepco, Kim Young Seng, Kamis (30/6).
Menurut Kim, proyek ini akan
menguntungkan bagi kedua negara baik Indonesia dan Korea Selatan. Bagi
Kepco, ini akan memperbesar perusahaan kami dan bagi Indonesia akan
menjadi solusi bagi defisit gas PLN.
"Tiga perusahaan akan membangun
penyulingan CNG dan sistem pembebanan dalam bidang gas serta bongkar
dan sistem penyimpanan untuk pembangkit listrik," jelas Kim.
Menurut Kim, teknologi CNG ini
akan menyuplai pembangkit listrik di Bojanegara dan kilang produksi
amonia. Sebenarnya, proyek Bojanegara sudah disetujui oleh Korea Selatan
dan Indonesia sejak Oktober 2004. Namun, hingga saat ini proyek
tersebut belum terealisasi hingga saat ini.
Awalnya, Kepco akan membangun
fasilitas terminal LNG, namun proyek tersebut terpaksa tertunda dan
digantikan oleh CNG. "Karena terus tertunda, oleh karenanya kami
mengusulkan untuk melakukan revisi mengganti bahan bakar pembangkit
Bojanegara 750 megawatt (MW) dari LNG menuju CNG," kata Kim.
Permintaan gas di Indonesia
tiap tahunnya makin tinggi. Sementara banyak lapangan-lapangan gas baik
yang berskala kecil dan menengah masih belum dapat dikembangkan dengan
baik.
Kim melanjutkan proyek
tersebut, terintegrasi dari hulu ke hilir. Pertama, ketiga konsorsium
itu akan mengembangkan gas di lapangan-lapangan marginal yang memiliki
cadangan gas sebesar 0,5 Trillion Cubic Feet (TCF). Kemudian konsorsium
juga akan membangun fasilitas terminal dan transportasi CNG.
Setelah itu, gas CNG akan
dipergunakan untuk membangun pembangkit Bojanegara dengan kapasitas 750
MW. Selain membangun pembangkit Bojanegara, ketiga konsorsium juga akan
membangun kilang produksi amoniak.
"Kilang produksi ammonia ini
akan dibangun setelah Bojanegara dan lokasinya berdekatan dengan
pembangkit Bojanegara. Hasil produksinya sebanyak 66% akan diekspor ke
South Korea dan sisanya untuk domestik," kata Kim.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Evita Herawati Legowo
mengatakan ada beberapa sumur gas di Jawa Barat yang bisa digunakan
untuk proyek CNG ini. Namun, dia belum bisa menyebutkan lapangan mana
saja yang memungkinkan untuk dikembangkan.
3. PEMPROV BANTEN MINTA KRAKATAU POSCO PEKERJAKAN WARGA BANTEN
Di Posting oleh Editor Biro Humas dan Protokol pada 17th Januari, 2012
20120117-A1 PEMPROV BANTEN MINTA KRAKATAU POSCO PEKERJAKAN WARGA BANTEN-1
KOTA SERANG – Gubernur Banten
Ratu Atut Chosiyah telah meminta kepada manajemen PT Krakatau-Posco agar
mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) dan tenaga kerja yang berasal
dari warga Banten. Permohonan itu disampaikan agar keberadaan PT
Krakatau-Posco dapat menyumbang dan menyerap tenaga kerja bagi
masyarakat yang ada di Banten.
“Hal ini bertujuan juga agar
kondusifitas tenaga kerja dapat terjalin dengan baik khususnya di
Banten” kata Gubernur saat melakukan audiensi dengan lima delegasi dari
Korea Selatan membahas perkembangan proyek PT Krakatau Posco di Pendopo
Gubernur Banten, Selasa, (17/1).
Pertemuan itu merupakan
sinergitas antara Pemerintah Banten dengan Krakatau-Posco sebagai
tindaklanjut pertemuan beberapa waktu lalu. Gubernur juga mengungkapkan,
dirinya bertanggungjawab terhadap kemajuan pekerja perempuan di Banten.
“Saya memiliki kewajiban untuk
menarik semangat kaum perempuan Banten untuk maju dan berupaya
meningkatkan kemampuannya” katanya.
Gubernur juga mengharapkan
terjalin kerjasama yang baik seperti dituangkan melalui MoU antara
Pemerintah Korea Selatan dengan Pemerintah Provinsi Banten. Pemerintah
Provinsi Banten berjanji akan berbicara dengan pihak Pemerintah Kota
Cilegon untuk menindaklanjuti penerapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Krakatau-Posco yang diharapkan akan memberikan sumbangsih bagi
peningkatan ekonomi masyarakat Banten.
“Kami juga telah membahasnya dengan Menteri Koordinator Perekonomian terkait keberadaan Krakatau-Posco di Banten” katanya.
Gubernur juga meminta kepada
Krakatau-Posco agar membantu pembangunan mega proyek Jembatan Selat
Sunda (JSS) yang akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi Banten dan
Lampung.
“Saya berharap pembangunan JSS
ini harus ada kerjasama dengan Krakatau-Posco terkait pengadaan baja
hingga JSS selesai dibangun” katanya.
Rombongan lima orang delegasi
dari Korea yang beraudensi dengan Gubernur diantaranya Christi-Corporate
Secretary Krakatau Posko, Mr.Kim Dong Ho- Direktur Keuangan Krakatau
Posco, Mr.Yoon Duk-CEO Posco, Mr.Bak-Direktur SDM Krakatau-Posco
Alugoro.
Sebagaimana diketahui,
Krakatau-Posco adalah join venture antara PT Krakatau Steel (KS) dengan
Pohang Steel and Iron Corporation (Posco) dari Korea Selatan. Perusahaan
yang berpusat di Kota Cilegon ini akan melakukan pembangunan pabrik
baja terpadu (integrated steel mill).
CEO Krakatau Posco-Mr.Bak
melalui penerjemahnya mengatakan kunjungan delegasi Posco ke Banten ini
juga dalam rangka mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Ratu Atut
Chosiyah sebagai Gubernur Banten periode 2012-2017. Selain itu untuk
membahas perkembangan proyek pembangunan Krakatau-Posco sehingga bisa
bermanfaat bagi pembangunan di Banten dan nasional.
“Krakatau-Posco akan memberikan
seluas-luasnya kesempatan bekerja bagi masyarakat Banten yang ingin
bekerja di perusahaan kami” katanya, termasuk mengundang Gubernur untuk
berkunjung ke Korea Selatan pada akhir Februari mendatang untuk melihat
pabrik miliknya yang ada di Korea.
“Bahkan pada bulan Maret nanti, Presiden SBY juga akan melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Korea Selatan” jelasnya.
4. BANTEN-AUSTRALIA-KOREA JAJAKI INVESTASI PERBANKAN
Di Posting oleh Editor Biro Humas dan Protokol pada 7th Februari, 2013
20120207-A2 BANTEN-AUSTRALIA-KOREA JAJAKI INVESTASI PERBANKAN-3
KOTA SERANG – Provinsi Banten
kembali mendapat perhatian investor. Kali ini investor datang dari
delegasi dagang Australia-Korea yang tergabung dalam JASH (perusahaan
perbankan Australia-Korea) untuk menjajaki bidang perbankan di Banten.
Delegasi diterima langsung Wakil Gubernur (Wagub) Banten-H.Rano Karno di
ruang kerjanya di KP3B, Kec.Curug, Kota Serang, Kamis (7/2).
Penerimaan delegasi dagang
Australia-Korea oleh Wakil Gubernur Banten, didampingi Kepala Badan
Kordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BKPMPT)-Eneng
Nurcahyati, Direktur Banten Global Development (BGD)-Rudi Rajab, Dirut
Bank Indonesia Cabang Banten-Ananda Pulungan, serta para Kepala Cabang
Bank Pemerintah yang ada di wilayah Banten.
Ketua rombongan JASH
(perusahaan perbankan Australia-Korea)-Asti mengatakan kedatangannya ke
Banten dilakukan dalam rangka penjajakan perbankan khususnya perbankan
pemerintah yang ada di Banten. Secara garis besar, kedatangannya ke
Banten ingin bekerjasama memajukan perbankan yang ada di Banten.
Dalam penjelasannya, ia
menawarkan sebuah alat mesin hitung uang yang saat ini dianggap canggih
dan terkini. “Mesin hitung uang yang kami tawarkan punya kelebihan
mendeteksi uang palsu dan mencatat nomor seri uang yang dihitung, uang
yang sudah rusak dan lain sebagainya” katanya. Kemampuan alat ini juga
menurut Astri bisa menghitung uang hingga triliunan rupiah di setiap
transaksi kas perwakilan kantor bank hingga kegiatan transaksi perbankan
di setiap cabang dapat terdeteksi secara sentral.
Sementara itu Wagub menyambut
positif kehadiran para investor yang diharapkan akan membawa perubahan
di sektor perbankan tersebut. Dalam kesempatan dialog singkatnya, Wagub
memaparkan sejumlah kondisi Banten terkini termasuk rencana investasi
besar Jembatan Selat Sunda (JSS) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
Tanjung Lesung.
“Banten nanti akan memiliki JSS
yang rencana pembangunannya telah dituangkan dalam Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di
pemerintah pusat. Banten juga mempunyai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
pariwisata di Kabupaten Pandeglang dengan sejumlah kawasan industri yang
sangat menunjang bagi kegiatan perekonomian masyarakat dan bagi negara
pada umumnya” terang Wagub.
Masih menurut Wagub, saat ini
ada wacana pemindahan ibukota negara dan jika peluang itu dipilih di
Provinsi Banten, maka sangatlah memungkinkan karena letaknya dan
berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Banten sangatlah berpeluang,
namun hal ini dikembalikan kepada kebijakan pemerintah pusat.
Pertemuan Wakil Gubernur dengan
rombongan pengusaha ini berlangsung sekitar 2 jam. Diharapkan ke depan
jalinan kerjasama antara Banten dengan JASH dapat segera terwujud.
(liputan humasbanten)
5. KOREA BERMINAT BANGUN PABRIK PETROKIMIA DI CILEGON
Jakarta - Salah satu perusahaan
produsen bahan baku petroJdmian asal Korea Selatan Lotte Petrochemical
menyatakan minatnya untuk membangun pabrik di Cilegon, Jawa Barat. Ada
investor, dari Korea Selatan yang telah menyatakan minatnya untuk
mendirikan bahan baku petrokimia seperti Polyethylene dan Polypropylene
seluas 100 hektar di Cilegon, Jawa Barat," ungkap Direktur Jenderal Bina
Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto di
Jakarta, akhir pekan kemarin.
Menurut Panggah, investor asal
Korsel tersebut akan menginvestasikan dana sekitar US$5 miliar. Namun
demikian, kata Panggah, belum ada kepastian kapan waktu perusahaan
tersebut akan membangun pabriknya. "Investasinya mencapai US$5 miliar.
Untuk starting tergantung dari finishing persoalan legal dan
mudah-mudahan bisa segera diselesaikan, sehingga bisa segera dimulai.
Kalau kita sih berharap agar lebih cepat bisa lebih baik," tuturnya.
Terkait dengan pembangunan
pabriknya, lanjut dia, paling tidak memakan waktu sekitar 4 tahun.
Nantinya, jika telah beroperasi, perusahaan ini kemungkinan besar akan
menggandeng mitra lokal dalam negeri. "Mereka lagi mencari. Bisa
pertamina atau lokal partner yang lain," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan,
pemerintah menyambut baik adanya investasi ini. Pasalnya, jika
terealisasi, impor bahan baku petrokimia yang selama ini mencapai USS 6
miliar per tahun akan dapat ditekan hingga 20%.
"Seperti polyethilyne,
polyprophelyne, paraceline, polyctrien. Yang impornya mencapai US$ 5-6
miliar setiap tahunnya. Pentingnya proyek ini adalah itu akan
memproduksi macam-macam bahan baku, sehingga tidak saja bisa memenuhi
kebutuhan dalam negeri tetapi juga ada sisa yang bisa diekspor. Dan ini
juga bisa meningkatkan daya saing kita," tandasnya.
Impor US$8 Miliar
Guna memenuhi permintaan dalam
negeri akan petrokimia, Kemenperin memproyeksikan bahwa impor produk
petrokimia 2013 akan mencapai US$ 8 miliar. Angka tersebut meningkat
dibandingkan perkiraan realisasi impor tahun ini pada kisaran US$ 6-7
miliar. "Kondisi itu setidaknya bakal berlanjut hingga 2-3 tahun ke
depan," ujar Panggah.
Menurut dia, Indonesia masih
harus mengimpor petrokimia karena sesuai peta rencana pengembangan,
proyek-proyek investasi yang sedang dikaji diproyeksikan baru bisa
dinikmati tahun 2016-2017. Beberapa di antaranya dari kilang minyak dan
petrokimia di Balongan (Jawa Barat) "dan Tuban (Jawa Timur) dengan nilai
investasi masing-masing US$ 8-9 miliar, yang akan dibangun Pertamina
dengan Kuwait Petroleum Company dan Saudi Aramco.
Setiap tahun, kebutuhan produk
petrokimia untuk industri hilir di Tanah Air naik sekitar 10%. Guna
memenuhinya dari dalam negeri, pemerintah menawarkan sejumlah insentif
di antaranya tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk barang
modal atas impor mesin dan barang, serta bahan untuk pembangunan atau
pengembangan industri untuk penanaman modal.
Selain itu, infrastruktur juga
harus dibangun guna inendukung industri petrokimia nasional. "Investor
melihat Indonesia berpeluang besar. Seiring pertumbuhan ekonomi
nasional, itu menjadi daya tarik bagi minat investor. Kemenperin akan
mengawal minat-minat investasi ini," katanya.
Panggah mengatakan, dengan
membangun industri petrokomia nasional, Indonesia diharapkan bisa
menjadi eksportir produk petrokimia. Tahun 2011, permintaan produk
petrokimia nasional mencapai 4,42 juta ton, berupa ethylene, propylene,
polyethylene, monoethylene, polypropylene, dan butadiene. Pasokan dari
dalam negeri tercatat mencapai 3,35 juta ton, sehingga kekurangannya
masih harus diimpor. Tahun 2016, permintaan petrokimia diproyeksikan
5,58 juta ton. Dengan investasi pengembangan industri petrokimia,
Indonesia bisa memasok 8,34 juta ton. "Dengan begitu, ada kapasitas
untuk diekspor sekitar 1,57 juta ton," tutur dia.
Panggah menambahkan,
pengembangan indusri petrokimia memerlukan penguatan struktur pada hulu
ke hilir. Indonesia bisa memanfaatkan cadangan minyak, gas, dan barubara
di Tanah Air. Karena itu, hal tersebut perlu didukung kebijakan
pemanfaatan minyak dan gas bumi di dalam negeri.
Sementara itu, VP Corporate
Communication Pertamina, Ali Mundakir mengatakan, saat ini, pihaknya
tengah menyiapkan sejumlah rencana investasi petrokimia, diantaranya di
Balongan dan Banten.
LANJUT's
Tantangan SDM Indonesia di Era Globalisasi
RESPON KOTA CILEGON
1. DIDIK CILEGON SIAPKAN KURIKULUM UNTUK HADAPI DUNIA INDUSTRI
Mar 04, 2013 09:46 Editor : qizink
CILEGON - Kedatangan warga
negara Korea ke Kota Cilegon sebagai tenaga kerja di sejumlah perusahaan
di kota Cilegon ternyata menjadi bahan pertimbangan Dinas Pendidikan
(Dindik) Kota Cilegon. Dindik Kota Cilegon akan menyiapkan kurikulum
untuk menjawab tantangan pendidikan ke depan yang dapat menjawab
kebutuhan riil pendidikan di tengah arus industrialisasi. "Selama ini
memang sudah banyak warga Korea yang datang ke kota kami," ungkap Kasi
Pendidikan Dindik Kota Cilegon Humaedi, Senin (4/3).
Menurutnya, pendidikan harus
mengikuti perubahan sosial di masyarakat yang semakin heterogen.
"Masyarakat industri di Cilegon hari ini merupakan hal yang tak
terhindarkan. Untuk itu Dinas Pendidikan, terutama bagian pembelajaran
perlu memikirkan hal ini agar tidak ada kesenjangan antara pendidikan
dengan kesiapan peserta didik menjawab kondisi lingkungannya," ujarnya.
Diketahui, saat ini sejumlah
warga negara Korea banyak tinggal di Kota Cilegon untuk bekerja. Bahkan
kedatangan warga Korea ini akan bertambah seiring akan dioperasikannya
PT Krakatau-Posco. (WAHYUDIN)
2. PEMKOT CILEGON INCAR RETRIBUSI DARI PEKERJA ASING
Sabtu, 09 Maret 2013 18:22 CILEGON
[Ilustrasi (bbs)]
Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, Banten mulai mendorong
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang retribusi perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).
Raperda ini bakal menjadi dasar hukum untuk penarikan retribusi bagi pekerja asing yang ada di Kota Cilegon.
Kepala Dinas Tenaga Kerja
(Disnaker) Kota Cilegon, Taufiqurrohman mengatakan, usulan Raperda IMTA
sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) NO.97 tahun 2012.
"Setelah diterbitkannya PP
tersebut, kami melihat adanya potensi retribusi yang bisa ditarik oleh
daerah. Namun begitu, langkah itu harus ada turunannya berupa perda,"
ujar Taufiq, Sabtu (9/3/2013).
Merujuk data IMigrasi Kota
Cilegon, tercatat ada sebanyak 706 pekerja asing yang berasal dari 28
negara bekerja di berbagai industri di Kota Baja tersebut.
Menurut Taufik, saat ini
raperda tersebut telah selesai disusun oleh Disnaker Cilegon dan telah
diserahkan kepada Bagian Hukum Setda Cilegon untuk kemudian dibahas oleh
DPRD setempat.
Dalam draft sementara Raperda tersebut, setiap orang asing akan dipungut retribusi sebesar 100 USD per bulan.(rb/tom migran)
3. NU KHAWATIR KOREANISASI KOTA CILEGON
4. AWASI KETAT ORANG ASING
CILEGON, BP - Keberadaan orang
asing di Kota Cilegon mendapat perhatian serius sejumlah pihak. Selain,
DPRD dan Pemkot Cilegon, Imigrasi Merak, juga tak ketinggalan jajaran
Direktorat Intel Polda Banten. Secara khusus, petugas Intel Polda Banten
melakukan koordinasi dengan Komisi I DPRD Cilegon, Rabu (27/3). Hal ini
dilakukan karena ratusan orang asing yang ada saat ini banyak yang
menyalahgunakan dokumen perizinan kunjungan untuk bekerja.
Ketua Komisi I, Rebudin
menyatakan, kedatangan jajaran anggota Dirintel Polda Banten dalam
rangka menyatukan langkah terhadap pengawasan orang asing, khususnya di
Kota Cilegon. Menurutnya, kedatangan orang asing mempunyai kemungkinan
dampak negatif apabila terjadi pelanggaran terhadap izin tinggal, visa,
atau ketentuan perundangan lainnya. Sehingga memerlukan pengawasan
bersama antara pihak Imigrasi dan instansi terkait lainnya, termasuk
pihak kepolisian. Untuk itu kemudian dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing
(PORA) yang diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi Merak. “Pengawasan
Orang Asing ini mempunyai arti penting dalam rangka penegakan kebijakan
selektif keimigrasian. Tujuannya melindungi kepentingan nasional,
sehingga secara selektif terhadap orang asing. Yang akan masuk hanyalah
orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan
ketertiban umum,” ungkapnya.
Politisi Partai Golkar itu juga
menyebutkan, akibat ulah orang asing di Cilegon terdapat kasus yang
membuat resah wilayah yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Seperti
terjadinya kasus penipuan proyek di lokasi PT Krakatau Posco yang
dilakukan oleh warga Negara Korea Selatan dengan jumlah kerugian
mencapai miliaran rupiah. Belum lagi ada kasus warga asing yang menyewa
rumah warga dengan nilai kontrak sekian rupiah, namun pada akhirnya
tidak membayar uang sewa. Sedangkan di wilayah Serang dan Tangerang ada
juga warga asing yang berulah dimana banyak pabrik sepatu yang bangkrut
dan kemudian ditinggal kabur begitu saja tanpa memikirkan nasib karyawan
yang mayoritas warga pribumi.
“Belum lagi jika kita kaji
dampaknya. Warga korea sekarang ini banyak yang bertempat tinggal di
sekitar rumah warga. Jika malam hari sering membawa perempuan ke rumah
yang mereka sewa. Ini jelas sudah mengkhawatirkan,” tandas Rebudin.
Oleh karenanya, Ia mengharap
kepada pemerintah untuk sesegera mungkin mengeluarkan Peraturan Walikota
(Perwal) terkait keberadaan orang asing di wilayahnya, sebelum membuat
Peraturan Daerah (Perda). Dalam perwal tersebut, ia menekankan agar ada
lokalisasi tempat tinggal orang asing guna menghilangkan dampak sosial
terhadap masyarakat. “Kita imbau pihak imigrasi untuk memperketat lalu
lintas dan keberadaan orang asing yang masuk ke Cilegon saat ini karena
ada kecenderungan semakin meningkat,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Walikota
Cilegon Edi Ariadi mengharapkan koordinasi dan pengawasan sebaiknya
dapat dilakukan secara periodik. Sehingga dapat memberi informasi
mengenai perkembangan orang asing di daerah. Selain itu karena faktor
globalisasi, setiap orang asing dapat bebas keluar masuk melakukan
aktivitas di daerah. Bahkan melakukan survei di beberapa daerah.
Sehingga perlu dilakukan pengawasan oleh Kantor Kesbanglinmas dengan
melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
Berdasarkan data Komisi I DPRD
Cilegon, yang diperoleh dari keimigrasian dan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil (DKCS) diketahui, sebanyak 447 warga Korea Selatan
berkeliaran di Cilegon.
Sejumlah permasalahan orang
asing yang lainnya yang terjadi di Kota Cilegon yakni masih ada hotel
yang tidak melaporkan keberadaan tamu hotel warga negara asing (WNA)
kepada instansi terkait. Selain itu ada WNA yang tidak mematuhi
ketentuan undang-undang yang berlaku terkait dengan status perkimpoian.
Dari beberapa kali razia yang
digelar Satpol PP Cilegon terdapat temuan yang cukup mengejutkan.
Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terbukti banyak warga negara
asing tersebut memang hanya memegang izin kunjungan bukan untuk bekerja
di Indonesia. Bagi warga pekerja ilegal yang awalnya dipekerjakan
sebagai tenaga ahli tersebut terancam pasal 122 Undang-Undang (UU) Nomor
6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sedangkan subkontraktor proyek yang
memperkerjakan warga asing bisa terancam pasal yang sama dengan ancaman
maksimal lima tahun penjara dan denda maksimal Rp500 juta dan bisa
dideportasi. (BAR/ZAL/IGO)
SEKILAS TENTANG PERMUKIMAN KOTA CILEGON
Di Kota Cilegon banyak sekali
perumahan yang berbasis rumah dinas. Hal ini dikarenakan di Kota Cilegon
terdapat banyak sekali perusahaan yang membutuhkan banyak karyawan.
Permukiman di Kota Cilegon dikelola oleh berbagai developer. Selain itu
terdapat pula permukiman khusus bagi kaum ekspatriat. Permukiman kaum
ekspatriat barat (Meksiko, Australia, Amerika Serikat dan Perancis)
terdapat di Kawasan Bonakarta, sedangkan permukiman kaum ekspatriat
timur (terutama orang Korea dan Jepang) berada di suatu cluster di
Pondok Cilegon Indah. Sedangkan permukiman bagi warga Krakatau Steel
terdapat di Komplek Perumahan Karyawan Krakatau Steel (Rumah Dinas),
Propelat (Rumah Dinas), Bukit Baja Sejahtera, Palm Hills, dan Komplek
Perumahan Krakatau Grogol Selain itu terdapat pula permukiman seperti
Istana Cilegon, Pondok Cilegon Indah dan berbagai macam cluster komplek
perumahan lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar